POLA PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BANK KAITANNYA DENGAN TINDAK PIDANA PERBANKAN - Nasution, M. Irsan (ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan, 2019)
Abstrak Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan perdagangan, secaÂra selektif meningkat pula tindak pidana ekonomi baik dalam kuanÂtiÂtatif maupun kualitatif, seiring dengan kemajuan teknoÂloÂÂgi dan ilmu pengetahuan. Bentuk tindak pidana tradisional suÂdah berkembang menjadi bentuk tindak pidana yang lebih moÂdern sehingga tindak pidana tersebut sulit ditanggulangi dan huÂkum yang mengaturpun sulit menjangkaunya. Contohnya tinÂÂdak pidana perbankan yang pelakunya pengurus bank itu senÂdiÂri atau orang lain yang bekerjasama dengan pengurus bank. Jenis tindak pidana perbankan dapat dibagi dalam 3 jenis yaitu: 1) Tindak pidana perizinan atau legalitas bank; 2) Tindak pidana dibidang perkreditan; 3) Tindak pidana dibiÂdang lalu-lintas giral; Tindak pidana yang terjadi hampir tidak mungkin dapat terjadi tanpa kerjasama dengan orang dalam, setidak-tidaknya atas petunjuk orang dalam, paling tidak memanfaatkan ketidak cermatan dan kurang ketelitian pegawai perbankan sendiri, tindak pidana yang diatur dalam Undanga-Undang No.10/1998 tentang Perbankan dapat berupa: 1) Tindak kejahatan perbankan, yang ancaman pidananya lebih tinggi dari pidana pelanggaran (pasal 46, pasal 47, pasal 47A, pasal 49, pasal 50, pasal 50A; 2) Tindak pelanggaran perbanÂkan yang ancaman pidananya lebih rendah dari tindak kejaÂhatan, (pasal 48). Pola pertanggung jawaban pidana suatu bank sebelumnya tanggungjawab pidana adalah pelaku perbuatanlah yang harus bertanggung jawab secara pribadi berasaskan naturlijkpersoon, dan telah berkembang pada dewasa ini umÂumnya diterima pendirian bahwa badan hukum memiliki tangÂgungjawab pidana berupa pidana denda.