ANALISIS PRINSIP AL-HURRIYAH TERHADAP HAK POLITIK PEGAWAI NEGERI (TNI DAN POLRI) DI INDONESIA DITINJAU DARI DEMOKÂ¬RASI DAN HAM - Rizal, Lutfi Fahrul (ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan, 2019)
Abstrak Hak politik bagi pegawai negeri terutama bagi anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik InÂdoÂneÂsia (Polri) telah mengalami banyak perubahan seiring dengan perkembangan sejarah bangsa Indonesia. PermasalahÂan yang timbul adalah bagaimanakah pengaturan tentang hak poÂliÂtik bagi TNI dan Polri dalam Pemilihan Umum di IndoÂnesia apaÂbila dilihat dari perspektif sejarah dan politk hukum serta baÂgaiÂmanakah analisis prinsip al-Hurriyah dengan tinjauan konsepsi Hak Asasi Manusia dalam konteks masyarakat deÂmokÂratis di Indonesia. BerdasarÂkan hasil penelitian dapat dikeÂtahui bahwa pengaturan pada tiga periode kekuasaan mengÂalami kemunÂduran. Pada masa Orde Lama, angkatan bersenÂjata dan polisi diberikan hak meÂmiÂlih dalam Pemilu. Pada Orde baru, ABRI tidak diberikan hak untuk memilih, namun keberadaan ABRI dalam ranah-ranah politik diatur secara khusus melalui mekanisme pengÂangÂkatan dalam lembaga legisÂlatif. Sedangkan pada era reforÂmasi, hak pilih dan memilih baÂgi anggota TNI dan Polri dihiÂlangÂkan sehingga TNI dan Polri hanya melaksanakan tugas neÂgara tanpa adanya hak politik yang melekat dalam diri instansi tersebut. Hal tersebut mengÂindiÂkasikan bahwa pengaturan huÂkum tentang hak pilih berdaÂsarkan analisis prinsip Al Hurriyah menurut perspektif Hak Asasi Manusia dalam konteks masyaÂrakat demokratis belumÂlah sinkron satu dengan lainnya. Hal ini dikarenakan kriteria parÂtisipasi dan keterwakilan sebagaiÂmana termaktub dalam nilai-nilai ideal demokrasi belumlah terÂwujud.