PENERAPAN PRINSIP HUKUM ACARA PERDATA ISLAM DI PENGADILAN AGAMA - Fuadah, Aah Tsamrotul (ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan, 2019)
Abstrak Hukum acara yang berlaku pada Peradilan Agama sebagian besar masih menginduk pada hukum acara yang berlaku di lingÂkuÂngan Peradilan Umum, ini diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang NoÂmor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Namun, ada sebagian prinsip hukum acara Islam yang telah di praktikan di lingkungan PeraÂdilan Agama, sehingga penulis tertarik untuk memaparkan tenÂtang praktik peÂnerapan prinsip hukum acara Islam di Peradilan Agama. Berdasarkan hasil penelitian penulis, dapat ditarik keÂsimÂpulan bahwa prinsip hukum acara Islam sudah dilaksaÂnakan dalam praktik di Peradilan Agama kecuali dua hal yaitu: partama, tentang pembuktian dan sumpah yang pembebananÂnya berbeda antara hukum acara Islam dengan hukum acara perÂdata, yang mana menurut hukum acara Islam pembuktian dibeÂbankan kepada penggugat dan sumpah dibebankan kepaÂda tergugat yang menolak gugatan, sedangkan menurut hukum acara perdata baik pembuktian maupun sumpah dibebankan keÂpada kedua belah pihak secara seimbang. Kedua, mengenai orang-orang yang tidak boleh dijadikan saksi di persidangan yang berbeda antara hukum acara Islam dengan hukum acara perdata.