HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA TERHADAP HAK PERWALIAN DAN KEWARISAN ANAK - Hakespelani, Ahmad Zahid (ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan, 2019)
Abstrak Tulisan ini menjelaskan tentang akibat hukum perkawinan beda agama terhadap hak perwalian dan hukum kewarisan bagi anak. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan beda agama tidak dibenarkan dan tidak sah, sehingga hal tersebut akan berimplikasi terhadap perwalian dan kewarisan bagi anak. Hasil dari tulisan ini adalah bahwa: pertama, kedudukan hukum ahli waris beda agama dalam hukum Islam jelas dilarang berdasarkan al-Qurâ€Ÿan, Sunnah, dan Ijtihad Ulama Mazhab;Â Kedua, hak waris bagi ahli waris beda agama tidak boleh diberikan oleh ahli waris utama bisa dianggap ijtihad yang keliru (haillah syarâ€Ÿiyyah), karena bertentangan dengan ketentuan syariâ€Ÿat dan azas ijbari; Ketiga, pemberian harta warisan kepada ahli waris beda dalam Pasal 194-209 KHI dengan menggunakan pertimbangan wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan ahli waris utama, hendaknya diamandemen dan direkonstruksi kembali sesuai dengan al-Qurâ€Ÿan dan Sunnah; dan keempat, pemberian harta warisan kepada ahli waris beda agama sebagaimana didasarkan kepada Pasal 194-209 di bawah Bab V KHI dengan menggunakan pertimbangan wasiat wajibah juga merupakan fakta yuridis masuknya pengaruh hukum Adat dan hukum Barat ke dalam KHI.