TINJAUAN TEORITIS DAN YURIDIS LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN - Irma. T, Ramadhani (ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan, 2019)
Abstrak Untuk menciptakan rasa aman dan kepercayaan nasabah penyimÂpan (deposan) serta menjaga stabilitas sistem perbankan dan perÂekonomian, dibentuk suatu Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagai pelaksana penjaminan dana masyarakat, tertera pada UURI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Pada tangÂgal 22 September 2004, Presiden Republik Indonesia mengeÂsahÂkan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2004 tentang LPS. BerÂdasarkan undang-undang tersebut, LPS adalah suatu lembaga independen yang berfungsi menjamin simpanan nasabah penyimÂpan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai deÂngan kewenangannya. Undang-undang ini berlaku efektif sejak tanggal 22 September 2005, dan sejak tanggal tersebut LPS resmi beroperasi.